Krisis Panduan Berbangsa

Mengapa tidak muncul panduan untuk masyarakat di tengah aneka bencana? Mengapa tidak muncul kepemimpinan elite politik yang menumbuhkan solidaritas sosial? Ke mana kerja birokrasi dalam pelayanan publik? Pertanyaan itu muncul di mana-mana, dari taksi hingga warung kopi. Para bijak berujar, perilaku pemecahan masalah di
tengah aneka krisis adalah cermin nilai berbangsa suatu masyarakat dan negara.

Catatan itu menunjuk satu aspek terpenting berbangsa, yakni rendahnya kemampuan panduan komunikasi di tengah krisis sebagai bagian strategi komunikasi berbangsa, baik panduan pemecahan krisis akibat bencana, panduan mengelola krisis solidaritas sosial hingga krisis konflik agama, maupun krisis partisipasi warga atas kebijakan pemerintahan. Pertanyaannya, ada apa dengan panduan komunikasi kita?

Humas dan Jubir

Pada hakikatnya, panduan komunikasi berbangsa mensyaratkan tiga hal. Pertama, ada lembaga yang status dan perannya melakukan sosialisasi dan konsultasi publik kebijakan pemerintah, sekaligus panduan arah kebijakan pemecahan persoalan di tengah aneka krisis. Misalnya, panduan pemecahan bencana banjir atau demam berdarah saat
ini. Sebuah panduan yang mengandung manajemen bencana. Atau dengan kata lain, diperlukan lembaga seperti Departemen Penerangan, tetapi tanpa menjadi alat kontrol dalam perspektif politik komando layaknya era Orde Baru.

Sayang, status dan peran Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) tidak berperan dalam perspektif lembaga penerangan. Aspek penerangan yang diletakkan kepada kehumasan dan juru bicara di berbagai departemen atau struktur pemerintahan, justru mendulang kritik keras, termasuk dari Wakil Presiden sendiri.

Peran kehumasan atau jubir tidak lebih menyiapkan upacara, menunjuk penyelenggara berbagai acara, mengumpulkan wartawan, maupun pendamping pemimpin untuk membawakan map berisi naskah pidato. Padahal, abad ini, seluruh masalah bertumbuh deret ukur dalam skala yang kompleks, termasuk di daerah. Bahkan, aneka masalah di berbagai wilayah lokal senantiasa dalam dimensi tekanan global. Sebut saja kasus Poso hingga gejolak politik di Papua. Dengan kata lain, keterampilan kehumasan seperti deret hitung, masalah dan krisis seperti deret ukur.

Pemberdayaan Masyarakat

Prasyarat kedua, terwujudnya panduan komunikasi publik yaitu tumbuhnya media berkarakter publik, misalnya TVRI, yang berwibawa dan kompetitif terhadap media komersial. Salah satu kewajiban televisi publik adalah meliput kebijakan pemerintah secara kritis dan memprioritaskan program pemberdayaan masyarakat sipil, terutama di tengah situasi bencana.

Sebagai contoh, ketika krisis ekonomi dan politik terjadi di Korea Selatan, skala prioritas utama adalah membangun televisi publik, KBS. Tugas utama KBS, membantu menumbuhkan panduan komunikasi di berbagai kebijakan pemecahan krisis, dibarengi konsultasi publik dan partisipasi pengawasan publik. Sebut, program bantuan santunan
warga miskin, bisa diakses dan didialogkan serta dilaporkan lewat KBS. Atau sebagai contoh kecil di Indonesia, televisi publik pada situasi bencana banjir seperti ini wajib terus menghadirkan peta lalu lintas dan skala banjir, serta jalan-jalan alternatif untuk membantu lancarnya lalu lintas manusia kerja dan menormalkan produktivitas bangsa.

Prasyarat ketiga, panduan komunikasi merupakan produk kesiapan manajemen koordinasi lembaga-lembaga birokrasi dalam pelayanan publik. Karena itu, jika presiden berbicara telah menginstruksikan seluruh lembaga agar menuntaskan suatu masalah, atau juru bicara pemerintah telah menyosialisasikan bahaya banjir, sebenarnya manajemen bencana telah disiapkan dalam kondisi siaga.

Sebutlah tersedia alat-alat berat di daerah longsor, infrastruktur evakuasi di wilayah banjir, bangsal-bangsal darurat di wilayah kemungkinan menyebarnya demam berdarah, serta sentra-sentra berbagai perspektif informasi. Celakanya, meski di suatu wilayah demam berdarah dan longsor terjadi berulang-ulang, kesiapan dasar tersebut juga tidak muncul. Bahkan, pejabat sering mengumumkan kebijakan tertentu, sementara birokrasi belum terkoordinasi.

Pada akhirnya, panduan komunikasi sebagai produk manajemen birokrasi memerlukan kepemimpinan yang dipenuhi rasa krisis itu sendiri. Sayang, hingga kini di berbagai wilayah bencana, masyarakat belum mendapat figur kepahlawanan kepemimpinan birokrasi maupun elite politik.

Bukan Reaksi Spontan

Catatan itu mengisyaratkan, panduan komunikasi berbangsa tidak sekadar reaksi spontan atas masalah, instruksi, dan wanti-wanti seperti iklan layanan masyarakat. Namun, sebagai kerja strategi komunikasi, yang memiliki media publik yang berwibawa dan terakses, diperkuat kehumasan di berbagai lembaga yang terampil, serta kerja pelayanan publik dari birokrasi yang terintegrasi, yang mengandung manajemen sosial dan psikologi krisis, hingga kepemimpinan yang mampu melahirkan solidaritas sosial dan partisipasi publik lewat pemahaman kebijakan.

Kalaupun catatan itu tidak terjadi, harap mafhum, jika kritik, demonstrasi, histeria kepanikan, ketidakpuasan dan apatisme selalu muncul di setiap bencana.

Garin Nugroho Direktur Yayasan Sains Estetika Teknologi (SET)

Sumber: http://kompas.com/kompas-cetak/0702/19/opini/3317651.html