Pejabat di negeri ini tega hidup mewah di tengah-tengah kemiskinan yang mencekik rakyatnya. Mereka juga kebal dengan kritik dan tidak punya rasa malu lagi. Kalaupun ada yang rela hidup sederhana, maka perilaku orang itu dianggap anomali dalam kehidupan politik sekarang.
Bayangkan saja Ruhut Sitompul politisi Partai Demokrat ini menggunakan jam tangan seharga Rp 450 juta dan Anis Matta sendiri salah satu pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mengenakan jam tangan seharga Rp 70 juta. Itu baru jam tangan. Untuk harga mobil pejabat negara juga seharga Rp 7 miliar yang dimiliki oleh 3 orang anggota DPR. Sementara harga mobil rata-rata pejabat menteri berkisar antara Rp 400 juta hingga 1,8 miliar. Bagaimana dengan harga rumah dan kekayaan lainnya?
Lebih tragis lagi, Anis Matta mengatakan kepada media, “ dirinya membeli arloji seharga Rp70 juta sebagai aksesoris untuk memantaskan dirinya sebagai seorang pejabat publik”. Artinya, di mata Anis Matta , “standar seorang pejabat publik harus punya, diantaranya, jam tangan paling murah Rp70 juta”. Apakah harus demikian?
Kemudian Anis Matta mengatakan, gaya hidup mewah, termasuk menggunakan mobil mewah milik pribadi ketika bekerja adalah hak setiap anggota dewan, dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun juga. Yang penting fokus pada pekerjaannya. Benarkah mereka (anggota) DPR itu fokus pada pekerjaannya?
Bagaimana dengan gaji Presiden Indonesia? Berdasarkan peringkat gaji presiden tertinggi di dunia, gaji Presiden SBY menempati peringkat ke-16 dan berada di atas peringkat gaji Presiden Rusia, Dmitry Medvedev yang memimpin negeri yang jauh lebih maju dan makmur dibandingkan Indonesia.
Gaji Presiden SBY mencapai US$ 124.171 atau sekitar Rp 1,1 miliar per tahun. Gaji itu setara dengan 28 kali lipat dari pendapatan per kapita Indonesia. Bahkan, jika dikaitkan dengan PDB per-kapita masing-masing negara, gaji Presiden SBY tercatat di peringkat ke 3 di dunia. Gaji Presiden SBY mencapai 28 kali PDB per-kapita.
Lalu Presiden SBY juga menghabiskan Rp 839 juta hanya untuk urusan bajunya. Untuk penyusunan pidatonya, Presiden SBY pun harus menggerus dana APBN sebesar Rp1,9 miliar dan untuk kebutuhan pengamanan pribadi, presiden SBY juga menggelontorkan uang APBN sebesar Rp52 miliar.
Ketika memulai masa pemerintahannya yang kedua, pemerintah Presiden SBY mengimpor 79 unit Toyota Crown Majesta terbaru yang diimpor khusus dari negeri asalnya, Jepang. Harganya pun jauh di atas Toyota Camry, yang sebelumnya menjadi mobil dinas pejabat. Kalau Camry harga termahalnya Rp 600 juta per unit, maka Crown Majesta ini harganya sekitar Rp 1,8 miliar per unit untuk sampai masuk ke Indonesia (ditambah pajak dan lain-lain). Dapat disejajarkan dengan Mercedes S Class dan BMW Seri 7. Mobil ini dikhususkan untuk para menteri, pembantu presiden, dan para pejabat tinggi negara lainnya. Anehnya, setelah dikritik, pihak Istana mengaku tidak tahu-menahu tentang impor mobil-mobil mewah tersebut. Padahal pembeliannya menggunakan anggaran dari APBN.
Jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang jauh lebih maju dan makmur, kelihatan sekali sesuatu yang sangat kontras dan ironis. Negara-negara yang jauh lebih maju dan makmur itu justru para pejabat negaranya bekerja dengan mobil dinas yang harganya jauh lebih murah daripada mobil dinas para pejabat negara di Indonesia.
Buktinya, Finlandia, negara terkaya di Eropa, sudah diketahui bahwa para pejabat negara, termasuk kepala pemerintahannya menggunakan mobil dinas murah, yang tidak diganti ketika pemerintahnya berganti. Lalu di Negara Cina, selama ini, mobil dinas para pejabat negaranya ditentukan tidak boleh memiliki mesin lebih dari 2.000 cc dengan harga harus di bawah 250.000 Yuan, atau sekitar Rp. 354,4 juta. Ketika negara ini menjadi semakin maju dan makmur, sehingga berhasil menduduki negara dengan ekonominya terkuat nomor 2 di dunia setelah Amerika Serikat dan menggeser Jepang, pemerintahnya malah menurunkan lagi standar mobil dinas para pejabat negaranya. Selain itu ada ketentuan mereka untuk wajib menggunakan mobil dinas itu ketika bekerja.
Kini standar mobil dinas pejabat negara di Cina ditentukan tidak boleh memiliki mesin berkapasitas lebih dari 1.800 cc dengan harga harus di bawah 180.000 Yuan, atau sekitar Rp. 248,7 juta. Atau sekelas Toyota Innova tipe termurah. Tidak hanya di Negara Cina, di Negara Malaysia dan India, misalnya, juga ada peraturan dari pemerintahnya masing-masing yang menentukan mobil dinas pejabat negara adalah mobil murah. Dengan harga kira-kira sama dengan yang ditetapkan pemerintah Cina, atau lebih murah.
Bayangkan saja Ruhut Sitompul politisi Partai Demokrat ini menggunakan jam tangan seharga Rp 450 juta dan Anis Matta sendiri salah satu pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mengenakan jam tangan seharga Rp 70 juta. Itu baru jam tangan. Untuk harga mobil pejabat negara juga seharga Rp 7 miliar yang dimiliki oleh 3 orang anggota DPR. Sementara harga mobil rata-rata pejabat menteri berkisar antara Rp 400 juta hingga 1,8 miliar. Bagaimana dengan harga rumah dan kekayaan lainnya?
Lebih tragis lagi, Anis Matta mengatakan kepada media, “ dirinya membeli arloji seharga Rp70 juta sebagai aksesoris untuk memantaskan dirinya sebagai seorang pejabat publik”. Artinya, di mata Anis Matta , “standar seorang pejabat publik harus punya, diantaranya, jam tangan paling murah Rp70 juta”. Apakah harus demikian?
Kemudian Anis Matta mengatakan, gaya hidup mewah, termasuk menggunakan mobil mewah milik pribadi ketika bekerja adalah hak setiap anggota dewan, dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun juga. Yang penting fokus pada pekerjaannya. Benarkah mereka (anggota) DPR itu fokus pada pekerjaannya?
Bagaimana dengan gaji Presiden Indonesia? Berdasarkan peringkat gaji presiden tertinggi di dunia, gaji Presiden SBY menempati peringkat ke-16 dan berada di atas peringkat gaji Presiden Rusia, Dmitry Medvedev yang memimpin negeri yang jauh lebih maju dan makmur dibandingkan Indonesia.
Gaji Presiden SBY mencapai US$ 124.171 atau sekitar Rp 1,1 miliar per tahun. Gaji itu setara dengan 28 kali lipat dari pendapatan per kapita Indonesia. Bahkan, jika dikaitkan dengan PDB per-kapita masing-masing negara, gaji Presiden SBY tercatat di peringkat ke 3 di dunia. Gaji Presiden SBY mencapai 28 kali PDB per-kapita.
Lalu Presiden SBY juga menghabiskan Rp 839 juta hanya untuk urusan bajunya. Untuk penyusunan pidatonya, Presiden SBY pun harus menggerus dana APBN sebesar Rp1,9 miliar dan untuk kebutuhan pengamanan pribadi, presiden SBY juga menggelontorkan uang APBN sebesar Rp52 miliar.
Ketika memulai masa pemerintahannya yang kedua, pemerintah Presiden SBY mengimpor 79 unit Toyota Crown Majesta terbaru yang diimpor khusus dari negeri asalnya, Jepang. Harganya pun jauh di atas Toyota Camry, yang sebelumnya menjadi mobil dinas pejabat. Kalau Camry harga termahalnya Rp 600 juta per unit, maka Crown Majesta ini harganya sekitar Rp 1,8 miliar per unit untuk sampai masuk ke Indonesia (ditambah pajak dan lain-lain). Dapat disejajarkan dengan Mercedes S Class dan BMW Seri 7. Mobil ini dikhususkan untuk para menteri, pembantu presiden, dan para pejabat tinggi negara lainnya. Anehnya, setelah dikritik, pihak Istana mengaku tidak tahu-menahu tentang impor mobil-mobil mewah tersebut. Padahal pembeliannya menggunakan anggaran dari APBN.
Jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang jauh lebih maju dan makmur, kelihatan sekali sesuatu yang sangat kontras dan ironis. Negara-negara yang jauh lebih maju dan makmur itu justru para pejabat negaranya bekerja dengan mobil dinas yang harganya jauh lebih murah daripada mobil dinas para pejabat negara di Indonesia.
Buktinya, Finlandia, negara terkaya di Eropa, sudah diketahui bahwa para pejabat negara, termasuk kepala pemerintahannya menggunakan mobil dinas murah, yang tidak diganti ketika pemerintahnya berganti. Lalu di Negara Cina, selama ini, mobil dinas para pejabat negaranya ditentukan tidak boleh memiliki mesin lebih dari 2.000 cc dengan harga harus di bawah 250.000 Yuan, atau sekitar Rp. 354,4 juta. Ketika negara ini menjadi semakin maju dan makmur, sehingga berhasil menduduki negara dengan ekonominya terkuat nomor 2 di dunia setelah Amerika Serikat dan menggeser Jepang, pemerintahnya malah menurunkan lagi standar mobil dinas para pejabat negaranya. Selain itu ada ketentuan mereka untuk wajib menggunakan mobil dinas itu ketika bekerja.
Kini standar mobil dinas pejabat negara di Cina ditentukan tidak boleh memiliki mesin berkapasitas lebih dari 1.800 cc dengan harga harus di bawah 180.000 Yuan, atau sekitar Rp. 248,7 juta. Atau sekelas Toyota Innova tipe termurah. Tidak hanya di Negara Cina, di Negara Malaysia dan India, misalnya, juga ada peraturan dari pemerintahnya masing-masing yang menentukan mobil dinas pejabat negara adalah mobil murah. Dengan harga kira-kira sama dengan yang ditetapkan pemerintah Cina, atau lebih murah.
