Komite Masyarakat Kuta Alam Bersatu

Binder26 Aceh

Ungkapan "Orang Miskin Dilarang Sekolah" mendapatkan pembenaran tersendiri seiring mahalnya biaya masuk perguruan tinggi negeri (PTN). Seperti yang terjadi di Institut Teknologi Bandung (ITB) dicap sebagai kampus yang khusus orang kaya, karena untuk menguliahkan anaknya di sana para orangtua harus merogoh kocek Rp 55 juta per tahun.

Kali ini, kritik mahalnya masuk ITB, disuarakan oleh mahasiswanya sendiri. Mereka mengkampanyekan seruan ‘Jangan Takut Masuk ITB’ dengan melakukan longmarch dari Kampus ITB, Jalan Gaengneca ke Gedung Rektorat ITB di Jalan Tamansari, Jumat (25/2/2011).

Kegiatan ini kembali diulang di kawasan Car Free Day di Jalan Ir H Juanda (Dago), dengan mengelindingan bola raksasa bertulisan ‘Masuk ITB Mahal’

Presiden Keluarga Mahasiswa (KM) ITB Hery Dharmawan mengatakan, aksi ini dilakukan karena para mahasiswa sangat sayang kepada ITB. Selain itu, aksi ini juga sebagai bentuk kepedulian mahasiswa kepada calon mahasiswa yang ingin masuk ITB, namun terganjal oleh biaya.

"Sebelumnya ada pernyataan dari rektorat bahwa mau masuk ITB saja harus memerlukan biaya masuk Rp55 juta. Itu kan membuat masyarakat menjadi down," ujar Hery kepada wartawan di Gedung Rektorat ITB, Jalan Tamansari, Jumat (25/2/2011).

Ia mengaku mengerti dengan kondisi ITB yang membutuhkan biaya karena sudah menarik 100% dari jalur Seleksi Masuk Nasional Perguruan Tinggi Negeri (SMNPTN). "Namun kami kecewa karena pihak rektorat tidak memberikan penjelasan mengenai adanya mekanisme keringanan biaya bagi calon mahasiswa," ucapnya.

Hery menambahkan, aksi tersebut juga menuntut bahwa jangan sampai mahasiswa ITB terkesan hanya untuk golongan mampu. Aspirasi ratusan mahasiswa tersebut akhirnya diterima rektorat ITB.

Dalam pertemuan dengan Wakil Rektor bidang Komunikasi Hasanudin Z Abidin, mereke memberikan petisi 55 yang isinya mengenai solusi penerimaan mahasiswa baru di ITB.

Menanggapi aspirasi tersebut, Hasanudin mengatakan, ITB telah menyediakan 640 kursi bagi calon mahasiswa angkatan 2011/2012 yang masuk kategori tidak mampu. Ke-640 mahasiswa tersebut mendapatkan full service atau seluruh biaya akan ditanggung pihak ITB.

"640 mahasiswa yang masuk ITB tersebut akan diberikan biaya keseluruhan masuk ITB tanpa beban. Seluruhnya ditanggung ITB," ujar Hasan.

Ia mengatakan, jumlah tersebut merupakan 20% dari keseluruhan kursi yang disediakan pihak ITB yakni sebanyak 3.200 kursi. Hasan menambahkan, untuk 1.900 mahasiswa lainya akan mendapatkan keringanan sesuai dengan tunjangan orangtua.

Meski sudah ditentukan pembayaran sebesar Rp55 juta per mahasiswa, Hasan mengatakan, tidak keseluruhanya akan dibebankan dengan harga tersebut.

"Kami di sini menerima mahasiswa yang jelas mau masuk ITB dulu. Untuk biaya itu belakangan. Jika tidak mampu membayar dengan harga tersebut, kita maksimalkan dengan kemampuan orang tua. Namun jika mampu membayar lebih kita juga akan menerimanya. Nah sisanya sebagai amal," tuturnya.

Kendati pihak rektorat memberikan solusi, namun karena minat masuk ITB tersebut sangat tinggi, dipastikan akan lebih calon mahasiswa yang gagal masuk gara-gara tak punya biaya.

Pasalnya, Tingginya biaya kuliah tersebut sangat memberatkan masyarakat di tengah melambungnya biaya hidup, mulai dari kenaikan harga bahan kebutuhan pokok, tarif dasar listrik, hingga terus melambungnya harga BBM.

Di sisi lain, penyelenggaran pendidikan murah juga menuai dilema bagi pengelola universitas negeri. Pasalnya, dengan status Badan Hukum Milik Negera (BHMN), universitas tidak lagi mendapat pasokan subsidi yang memadai dari pemerintah. Univesitas negeri dituntut mencari sendiri sumber keuangannya.

Pada tahun-tahun sebelumnya, untuk mengatasi keterbatasan dana yang dimiliki, universitas mempunyai cara ampuh yakni dengan membuka lebar penerimaan mahasiswa baru melalui jalur khusus di luar SNMPTN. Di mana para mahasiswa jalur khusus tersebut dikenakan biaya kuliah jauh lebih besar dibanding mahasiswa jalur reguler yang melalui SNMPTN.

Namun mulai 2011 ini, cara tersebut tidak bisa lagi dilakukan. Berdasarkan Peraturan Mendiknas No 34/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, PTN hanya dibolehkan menjaring mahasiswa baru melalui jalur khusus sebesar 40%, dan sisanya harus lewat SNMPTN yang digelar secara nasional. Bahkan ITB telah menghapuskan jalur khusus tersebut.

Hasanudin mengakui, hal tersebut cukup berat. "Dengan asumsi itu (640 mahasiswa), ITB harus mencari mencari setidaknya Rp60 miliar untuk menanggung mahasiswa miskin," tandas Hasanudin.

Selain komitmen untuk membebaskan biaya bagi mahasiswa kurang mampu di universitas itu sendiri, peran masyarakat terutama kalangan usaha untuk memajukan pendidikan anak bangsa sangat dibutuhkan. Sehingga pendidikan tidak hanya menjadi hak orang kaya, tapi bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.

Sumber : http://www.rimanews.com/read/20110228/18289/orang-miskin-dilarang-sekolah-tinggi-tinggi

No comments

Judul : Orang Kaya di Negeri Miskin
Penulis : Eko Prasetyo
Ilustrator : Eko Nugroho
Penerbit : Resist book,
Tahun terbit : 2005
Tebal : 172 hal.
Yang terbetik setelah membaca buku ini adalah “aneh tapi nyata”. Aneh karena ternyata di negeri miskin sebagaimana tersebut dalam buku ini kehidupan hewan lebih dihargai daripada kehidupan manusia. Sebagai contoh burung yang memiliki kicau indah, bisa dihargai puluhan juta bahkan milliar (hal. 74). Kucing ataupun anjing santapan tiap harinya adalah susu dan daging, dan tentunya makanan untuk kucing ataupun anjing kesayangan berharga mahal. Sementara itu manusia miskin lebih banyak digusur, lebih banyak ditindas, tak diperhatikan dan tak berharga. Di negeri ini memang hidup kadang tak adil. Negeri ini telah larut dalam sistem ekonomi pasar yang mengedepankan kebijakan ekonomi neo liberal yang tidak hanya membuat layanan publik menjadi mahal dan privatisasi aset-aset negara, namun juga menghasilkan orang miskin. Sistem ini telah menebar jumlah orang miskin dan melambungkan sejumlah kecil orang untuk menjadi kaya dan hidup secara berlebihan.
Buku ini dilengkapi ilustrasi menarik, mengungkapkan keanehan-keanehan ini. Lihatlah sebagaimana diungkapkan buku ini selain investasi salah sasaran melalui perbankan di era orde baru, juga terjadi exploitasi sumberdaya alam di kawasan yang memiliki sumber daya kaya, namun terjadi pemasungan hak-hak ekonomi penduduk lokal dan terjadi perampasan semena-mena terhadap lingkungannya. Orang kaya di negeri ini memang selalu beruntung. Ia kuat karena dikokohkan oleh sistem ekonomi pasar dengan konsep ekonomi liberalnya menguasai aset pemerintah dan hajat hidup orang banyak untuk diperjualbelikan mengakkumulasi laba. Orang kaya juga tak terpengaruh dengan kebijakan kenaikan harga bahan-bahan pokok bahkan ia bisa mempengaruhi kebijakan serta memperoleh kekayaan dengan cukup mudah dan bergaya serba mewah.
Perbedaan kehidupan para kaya dengan para papa sangat kontras. Orang kaya di negeri ini bisa membeli produk keluaran terbaru yang dipamerkan di negeri ini, bisa membeli motor-motor besar, dengan cekatan akan berlomba untuk mendapatkan tiket paling depan pertunjukan mobil atau konser, dengan mudah bergonta ganti baju dengan desain yang modern, dengan nyaman bisa memakan makanan ataupun meminum minuman yang harganya satu bulan orang miskin ketika makan, dengan mudah bisa berpiknik atau berobat ke luar negeri, dengan senang bisa mengkoleksi hewan piaraan kesayangan, bunga indah, dan barang antik lainnya dengan harga puluhan juta bahkan ratusan jutaan.
Bisa sedot lemak, bisa pedicure-menicure, Bahkan orang yang disebut profesional baik penyanyi, pelawak, pembawa acara ataupun profesi lainnya karena efek pencitraan yang diciptakan media dengan mudah dalam satu kali acara dapat meraup uang jutaan sementara orang miskin di negeri ini sekeras apapun bekerja tetap tak dapat bermimpi sebagaimana orang kaya bahkan mimpinya selalu terganggu karena lapar, karena tergusur dari kebijakan tata kota yang tidak memihak orang miskin. Orang miskin selalu sengsara, selalu tertimpa tangga dari salahnya kebijakan pembuangan sampah, ia bisa tertimbun sampah. Dari korupsi para pejabat tinggi ia tak dapat membeli nasi. Ironisnya ia tak mengerti hanya mampu mengagumi. Dari salahnya kebijakan tata impor bahan pokok yang liberal produk yang ditanam di negeri sendiri tak laku mereka jual, hanya dihargai dengan harga rendah. Begitulah nasib orang miskin dan kaya di negeri ini, untuk semakin dapat mendalami kehidupan di negeri ini lebih baiknya anda membaca buku yang ditulis oleh Eko Prasetyo ini dan jika ingin lebih kaya pemahamannya tentang kemiskinan anda dapat membaca buku lainnya yang telah ia tulis tentang trilogi orang miskin. Selamat membaca dan menjadi kaya pemahamannya tentang orang miskin dan orang kaya. Untuk ketika kita kelak jadi kaya tidak melupakan orang miskin sebagai bagian dari hidup kita untuk kita berbagi.

Tidak akan tersucikan suatu umat selama si lemah tidak dapat menuntut dan memperoleh haknya dari si kuat tanpa rasa takut dan cemas (Nabi Muhammad Saw).

Sumber : http://hasdiansa040411.blogspot.com/2011/05/judul-orang-kaya-di-negeri-miskin.html

No comments

Sungguh sedih jadi anak miskin, alias pas-pasan. Jangankan bisa menikmati sekolah elit atau kuliah di kota-kota besar, seperti Jakarta, untuk kuliah di Universitas Jember saja susah.

Sejumlah mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin terancam tidak bisa kuliah karena mereka tidak memiliki biaya daftar ulang. Padahal mereka termasuk cerdas karena berhasil lolos seleksi nasional mahasiswa perguruan tinggi negeri (SNMPTN) yang terkenal sulit untuk lolos.

Sudah tidak bisa membayar, meminta toleransi pun dipersulit. Seperti yang dituturkan oleh seorang calon mahasiswa bernama, Ahmad Ainun Nadjib.

"Saya sudah mengajukan surat permohonan untuk meminta toleransi perpanjangan waktu membayar biaya daftar ulang, namun pihak Rektorat Unej selalu berbelit-belit," kata salah seorang siswa bernama Ahmad Ainun Nadjib, Selasa (3/8).

Bahkan calon mahasiswa Unej asal Kabupaten Banyuwangi itu rela menginap di salah satu masjid karena tidak memiliki keluarga di Jember hanya untuk menunggu jawaban dari pihak rektorat.

Nadjib diterima di Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unej, sehingga harus membayar biaya daftar ulang sebesar Rp 4.325.000. Namun kemampuan ekonomi kedua orang tuanya, tidak mampu memenuhi persyaratan itu.

"Sehari-hari orang tua saya bekerja sebagai buruh tani, sehingga tidak mampu membayar Rp 4.325.000 sekaligus. Saya hanya minta toleransi waktu yang lebih lama untuk membayar biaya daftar ulang," ucapnya lirih.

Ini adalah potret miris kondisi anak bangsa yang naas harus terlempar dari dunia pendidikan hanya karena datang dari keluarga miskin. Sebuah situasi miris, di tengah deru peringatan kemerdekaan yang sebentar lagi akan datang.

Kemerdekaan memang tak berarti bagi si miskin yang hendak merubah hidupnya melalui pendidikan. Fenomena Nadjib di Jember adalah bukti betapa jaminan pendidikan bagi rakyat miskin hanya jadi slogan pemerintah semata. Di daerah dan pelosok negeri masih banyak Nadjib-Nadjib lain yang terhempas ke dalam kemiskinan dan tidak bisa melanjutkan pendidikan.

Anak bangsa di negeri ini, boro-boro keluar dari jerat kemiskinan, untuk berjuang merubahnya saja pemerintah sepertinya tak mau memfasilitasi. Sekolah hanya untuk mereka yang punya uang saja. Ternyata, benar slogan orang miskin dilarang sekolah.

Sumber : http://www.wartanews.com/read/Nusantara/f0fd60ba-298a-47d3-84d5-74f0c34ad4a8/Orang-Miskin-Dilarang-Kuliah

No comments

Data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional tahun 2010 menempatkan Aceh sebagai provinsi termiskin ke-tujuh dalam skala nasional dengan prosentase 20,98 persen dari total 4.486.570 jiwa penduduknya. Pada satu sisi data menunjukkaan adanya penurunan angka kemiskinan sebesar 0,82 persen dibandingkan dengan data pada tahun 2009. Namun pada sisi lain, angka ini belum sepenuhnya menjadi berita gembira karena angka kemisikinan di Aceh masih berada di bawah rata-rata prosentase nasional yang berkisar pada angka 13, 33 persen.

Melihat data diatas, maka kesimpulan kita Provinsi Aceh belum mampu mengentaskan kemiskinan secara optimal, padahal provinsi ini tergolong provinsi yang paling banyak menerima bantuan, baik berupa dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana otonomi khusus (OtSus), dana bagi hasil migas, dana tambahan bagi hasil migas, dana rehab-rekon, bantuan luar negeri (multidonor fund), dan dana reintegrasi. Jika diakumulasikan total dana tersebut berjumlah lebih dari 10 triliyun rupiah. Kondisi ini menjadi semakin ironis ketika Aceh termasuk daerah yang memiliki kekayaan alam melimpah yang dapat dikelola untuk mengurangi angka kemiskinan diatas (Serambi, 08/11/2010)

Dari fakta ini, maka patut dipertanyakan apakah pemimpin Aceh saat ini memiliki ide untuk mengoptimalkan berbagai sumber daya yang ada dalam mengentaskan kemiskinan? Untuk mengelola kekayaan alam dan dana yang tergolong besar itu, pemerintah Aceh yang mengayomi 23 kabupaten/kota ini, dituntut untuk selalu proaktif dan kreatif, serta memiliki rencana pembangunan jangka panjang yang jelas sehingga visi pembangunan dan pengentasan kemiskinan tidak terhenti di tengah jalan.

Sejalan dengan keadaan diatas, Dekan Fakultas Ekonomi Unsyiah, Raja Masbar, telah menyampaikan pemikirannya bahwa arah kebijakan ekonomi Aceh harus difokuskan pada penciptaan lapangan pekerjaan bagi kelompok masyarakat yang tidak memiliki keahlian (skill) dan pengurangan jumlah penduduk miskin. Arah kebijakan bisnis harus difokuskan pada dua prioritas utama yaitu (a) pembangunan industri pengolahan pertanian dan (b) pemberdayaan jaringan pemasaran (marketing network).

Untuk menjawab sekelumit permasalahan ini, Aceh membutuhkan berbagai cara yang efektif yang senantiasa berorientasi pada pemanfataan sumber daya alam (SDA) dan manusia (SDM) serta kearifan lokal yang telah lama hidup di tengah-tengah masyarakat. Kebijakan yang menjadi solusi bagi masyarakat Aceh juga harus ditetapkan oleh masyarakat lokalnya. Agar tercipta kemapanan dalam masyarakat Aceh, tentunya diharapkan adanya jalinan kerjasama antara setiap komponen masyarakat lokal, termasuk pemerintah daerah, kaum intelektual, pelaku bisnis dan masyarakat itu sendiri. Kerjasama ini diharapkan untuk mewujudkan tujuan bersama sesuai kondisi dan sumberdaya lokal yang dimiliki.

Dalam hal ini, kita perlu belajar pada Muhammad Yunus, dekan Fakultas Ekonomi Universitas Chittagong di Bangladesh yang juga sekaligus praktisi ekonomi. Dengan usaha dan keyakinan yang dimiliki, dia juga telah nobel perdamaian pada tahun 2006. Penghargaan itu diberikan karena ia berhasil mengangkat derajat masyarakat Bangladesh dari kemiskinan melalui Grameen Bank (Bank Pedesaan) yang ia dirikan. Dengan usahanya Muhammad Yunus berhasil mengangkat 58 persen dari 7 juta orang peminjam bank tersebut dari kemiskinan. Kesederhanaan yang disertai dengan suatu tujuan yang jelas telah beliau tunjukkan. Hal itu terlihat ketika ia disuguhi sebuah pertanyaan tentang impiannya (vision) sehingga dia mau melakukan upaya pemberdayaan ini. Yunus menjawab bahwa dia ingin suatu hari anak cucu kita akan harus pergi ke museum untuk melihat seperti apa itu kemiskinan.

Sebuah pelajaran besar yang diberikan oleh Yunus bagi akademisi dan praktisi ekonomi, bahwa untuk menciptakan sebuah perubahan fundamental kita harus langsung terlibat di inti persoalan agar mendapatkan hasil yang signifikan.

Disinilah letak kewajiban setiap civitas akademika Fakultas Ekonomi di berbagai universitas di Aceh. Mereka adalah akademisi yang menyandang predikat sebagai ilmuwan –yang juga menyiratkan kepakaran-- dalam bidang pengembangan perekenomian. Tentunya setiap kita memiliki peran penting dalam upaya menurunkan jumlah kemiskinan yang kini masih menggelayuti Aceh. Secara tidak langsung setiap akademisi dituntut untuk mengabdikan keilmuan yang dimiliki dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin di Aceh.

Seruan untuk mengabdikan diri sesuai dengan jenis keilmuan yang dimiliki bukan hal baru. Hal ini telah termaktub dalam Tri-Dharma Perguruan Tinggi di berbagai universitas. Sebagai kaum intelektual, peran yang harus kita mainkan adalah memberikan solusi kongkrit berupa gagasan, konsep serta tindakan nyata (real action) yang dapat memajukan perekonomian sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Aceh. Akan terasa tiada manfaatnya semua bahan kuliah (text book) yang setiap hari di mamah-biak di ruang kelas, tanpa dibarengi dengan suatu tindakan nyata yang dapat memberikan perubahan positif secara kangsung dan signifikan.

Jika kesadaran akan peranan ini tercipta, serta kerjasama dapat terbangun antara pemerintah, kaum intelektual dan masyarakat Aceh dalam satu tujuan yang sama, maka harapan untuk memajukan dan mengentaskan kemiskinan di Aceh akan dapat terealisasi secara komprehensif.

Sumber : http://www.acehinstitute.org/index.php?option=com_content&view=article&id=369:kemiskinan-aceh-dimana-para-ekonom-kita&catid=72:ekonomi-a-pembangunan&Itemid=125

No comments

Hasil Sensus Nasional terbaru Badan Pusat Statistik telah merekam data perkembangan terbaru mengenai angka kemiskinan di Indonesia. Hasil sensus itu juga memetakan wilayah yang masih menghadapi persoalan kemiskinan yang cukup parah.

“Kemiskinan adalah salah satu masalah mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah negara manapun, karena salah satu tugas pemerintah adalah menyejahterakan masyarakat,” ujar Kepala BPS Rusman Heriawan dalam penjelasan hasil Sensus Nasional yang dirilis baru-baru ini, berbarengan dengan ulang tahun RI ke-65. Rusman mengakui jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2010 memang telah berkurang 1,51 juta orang menjadi 31,02 juta orang (13,33 persen) dibandingkan dengan Maret 2009 sebanyak 32,53 juta orang. Namun, angka kemiskinan itu terbilang tinggi.

Ketersediaan data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran, menurut dia, sangat penting digunakan untuk mengevaluasi kebijakan strategis pemerintah terhadap kemiskinan. Ini juga penting untuk membandingkan kemiskinan antarwaktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Jika membandingkan antar daerah, BPS mencatat sejumlah wilayah masih menghadapi persoalan kemiskinan yang tinggi. Bahkan, angka kemiskinan yang tertinggi itu justru terjadi di wilayah dengan kekayaan sumber alam melimpah, seperti Papua.

Selain Papua, propinsi lain yang memiliki prosentase penduduk miskin tinggi adalah Maluku, Nusa Tenggara, Aceh, Bangka Belitung dan lainnya. Jumlah penduduk di propinsi-propinsi tersebut yang memang tidak sebanyak di Jawa, tetapi secara prosentase dibandingkan total penduduk di wilayah tersebut, kelompok orang miskinnya sangat tinggi.
10 Propinsi dengan Angka Kemiskinan Tertinggi (%) No Propinsi Angka Kemiskinan
1 Papua Barat 36,80
2 Papua 34,88
3 Maluku 27,74
4 Sulawesi Barat 23,19
5 Nusa Tenggara Timur 23,03
6 Nusa Tenggara Barat 21,55
7 Aceh 20,98
8 Bangka Belitung 18,94
9 Gorontalo 18,70
10 Sumatera Selatan 18,30

Sumber: Sensus Nasional BPS 2010

Agar pengukurannya terpercaya, menurut Rusman, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Konsep ini tidak hanya digunakan oleh BPS tetapi juga oleh negara-negara lain seperti Armenia, Senegal, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Sierra Leone, dan Gambia. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Menurut pendekatan ini, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK). Secara teknis GK dibangun dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari; sedangkan GKNM merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

“Pengukuran kemiskinan yang terpercaya dapat menjadi instrumen bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada perbaikan kondisi hidup orang miskin,” kata Rusman.

Pengurangan kemiskinan sepanjang periode Maret 2009-Maret 2010 menjadi salah satu acuan bagaimana strategi yang bisa diterapkan. Pada periode itu angka kemiskinan berkurang 1,51 juta orang, menurut catatan BPS, terjadi karena sejumlah hal.

Pertama, inflasi umum relatif rendah, yaitu sebesar 3,43 persen. Kedua, rata-rata upah harian buruh tani dan buruh bangunan masing-masing naik sebesar 3,27 persen dan 3,86 persen selama periode Maret 2009-Maret 2010.

Ketiga, produksi padi tahun 2010 (hasil Angka Ramalan II) mencapai 65,15 juta ton gabah kering giling (GKG), naik sekitar 1,17 persen dari produksi padi tahun 2009 yang sebesar 64,40 juta ton GKG.

Keempat, sebagian besar penduduk miskin (64,65 persen pada 2009) bekerja di sektor pertanian. Nilai Tukar Petani naik 2,45 persen dari 98,78 pada Maret 2009 menjadi 101,20 pada Maret 2010.

Kelima, perekonomian Indonesia pada triwulan I 2010 tumbuh sebesar 5,7 persen terhadap Triwulan I 2009, sedangkan pengeluaran konsumsi rumah tangga meningkat sebesar 3,9 persen pada periode yang sama.

Sumber : http://asephendriana.wordpress.com/2010/08/25/10-propinsi-paling-miskin-di-indonesia/

No comments

Program tahun kunjungan wisata atau Visit Banda Aceh Year Tahun 2011 yang dicanangkan Pemko Banda Aceh beberapa waktu lalu, hingga kini dinilai belum mampu membawa dampak apa-apa di lapangan, selain hanya menguntungkan pihak Event Organizer (EO) selaku pelaksana kegiatan.

Awalnya, program Visit Banda Aceh Year bertujuan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD), dan membangkitkan taraf ekonomi masyarakat melalui pembukaan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan di ibu kota Provinsi Aceh itu.

"Namun sampai sekarang pelaksanaan Visit Banda Aceh tidak memberikan taraf perekonomian kepada masyarakat kota Banda Aceh," kata Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani kepada wartawan di Banda Aceh, Jumat (17/6).

Sebelumnya, Pemko Banda Aceh pada 2011 menganggarkan dana sebesar Rp14 miliar untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pelaksanaan Visit Banda Aceh Year 2011.

"Ternyata, alokasi anggaran Rp14 miliar yang selama ini digunakan untuk pelaksanaan visit itu, lebih banyak digunakan Event Organizer (EO) dibandingkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat," ungkapnya.

Askhalani menjelaskan, dari Rp14 miliar yang digunakan untuk program tersebut, sekitar Rp9,8 miliar digunakan bukan untuk menunjang atau menyukseskan Visit Banda Aceh Year 2011 secara tepat. Selebihnya justru dipakai untuk belanja pegawai dan rutin lainnya Rp4.9 miliar.

"Dana Rp9,8 miliar ada yang digunakan untuk biaya perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp241 juta, belanja sewa tenda Rp170 juta, sewa kamar untuk tamu Pemda Rp60 juta, belanja sewa sound system Rp150 juta, belanja propaganda dan dokumentasi Rp2 miliar, pengembangan destinasi pariwisata Rp664 juta, promosi seni budaya dan pariwisata kota Banda Aceh Rp1 miliar dan yang lebih besar lagi anggaran untuk belanja jasa EO yang mencapai Rp5 miliar," terangnya.

Sebenarnya, ujar Askhalani, pelaksanaan kegiatan Visit Banda Aceh Year 2011 ini bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dan menekan angka kemiskinan di Kota Banda Banda Aceh. Namun dalam pelaksanaan malah menguntungkan EO, katanya.

Untungkan Pengusaha

Askhalani menyatakan, beberapa event yang dibuat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata gaungnya cukup besar, tetapi perlu dilihat juga siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari event itu, yaitu para pengusaha. Karena pengusaha mempunyai modal dalam menjual barang dagangannya.

Kalau masyarakat miskin yang tidak mempuyai pendapatan dan hanya menggantungkan diri pada pekerjaan sehari-hari seperti nelayan, buruh dan sebagainya, mereka tidak mendapatkan apa-apa dalam pelaksanaan event tersebut, karena tidak mempuyai modal untuk membuka usaha yang dilaksanakan dalam event itu, paparnya.

Menurutnya, Pemko Banda Aceh salah menempatkan anggaran sebesar itu khusus untuk pelaksanaan Visit Banda Aceh, karena pelaksanaan program ini terkesan dipaksakan, tanpa ada pertimbangan sebelumnya.

Seharusnya, Pemko tidak menempatkan anggaran dengan porsi yang cukup tinggi untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh, tetapi Pemko seharusnya menganggarkan dana besar untuk dinas yang bisa membantu meningkatkan ekonomi masyarakat miskin, seperti Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Sosial dan lainnya.

Dia mengungkapkan, untuk menyukseskan Visit Banda Aceh Year bukan hanya dengan anggaran yang cukup besar, seharusnya Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh dalam menyukseskan kegiatan itu harus sering melakukan kampaye untuk menyukseskan budaya Aceh khususnya Banda Aceh.

Pemko harus berani dan tegas dalam melakukan evaluasi terkait pelaksanaan Visit Banda Aceh Year 2011. Kalau dari hasil evaluasi tahun depan tidak mampu menunjang PAD yang bagus, maka lebih baik diganti saja programnya. "Saran saya cari saja program-program lain yang lebih maksimal, agar mampu mendorong percepatan ekonomi masyarakat," tegasnya. (mhd)

Sumber : http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=98863:visit-banda-aceh-year-2011-hanya-untungkan-eo&catid=42:nad&Itemid=112

Komite Masyarakat Kuta Alam Bersatu

Pages